PELUANG BISNIS KONSTRUKSI MENANTI DI AL-JAZAIR

Jakarta, 20/01/11 (BP Konstruksi) – Kepala BP Konstruksi Bambang Goeritno bersama dengan para pelaku jasa konstruksi Nasional bertemu dengan Duta Besar RI untuk Al-Jazair Yuli Mumpuni Kamis (20/01) di Jakarta. Pertemuan tersebut untuk membahas peluang bisnis konstruksi di Al-Jazair, terutama peluang yang dapat diraih oleh para pelaku jasa konstruksi di Indonesia.

Kepala BP Konstruksi mengatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum serius mendorong para Pelaku Jasa Konstruksi Nasional berkiprah di pasar luar negeri, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kontraktor-kontraktor dari negara lain seperti China, Malaysia, dan seterusnya. “Dana APBN bidang ke-PU-an yang mencapai 57 Triliun tahun ini jangan sampai membuat kita malas untuk mengembangkan diri ke pasar luar negeri”, ucap Bambang Goeritno.

Sementara itu Dubes RI untuk Al-Jazair menyatakan sangat menunggu kiprah pelaku jasa konstruksi Indonesia di Al-Jazair. Konstruksi sendiri, menurut Yuli Mumpuni, sedang dijajaki untuk menjadi alat diplomasi Indonesia di pasar Afrika. Belum lagi dengan potensi Pasar konstruksi negara terbesar di Benua Afrika ini yang sayang untuk dilewatkan.

Dijelaskan Yuli Mumpuni, peluang bisnis konstruksi di Al-Jazair antara lain : rencana Proyek Pembangunan 4050 Km jalan lintas utara dan 220 Jembatan dengan dana 11 Miliar US $ untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di Afrika dalam kurun waktu (2009-2014). Proyek pembangunan 23 ruas Jalan tol menuju jalan umum dan pembangunan 1396 Km jalan Nasional. Renovasi 76 Pelabuhan, baik pelabuhan barang, ikan, wisata, dan seterusnya.

Mengingat air di Al-Jazair sangat berharga, maka terdapat pula Proyek pembangunan 20 Bendungan besar dan 37 Bendungan kecil di wilayah utara Al-Jazair. Kemudian, proyek 32.000 pipa gas yang antara lain akan menyuplai gas ke Eropa (Italia, Perancis, dan sekitarnya). Bahkan disampaikan Yuli Mumpuni, secara lisan, Menteri Perumahan Al-Jazair sangat menunggu bantuan kontraktor perumahan dari Indonesia untuk membangun 2 Juta Rumah Susun yang murah dengan dana yang disiapkan 14 Miliar Euro. Tentunya peluang-peluang tersebut sudah sepantasnya direbut oleh pelaku Jasa Konstruksi Nasional.

sumber : BPK-SDM Kementerian PU

Sosialisasi e-procurement

Seiring dengan diwajibkan lelang secara elektronik pada pengadaan barang/jasa pemerintah, pada tanggal 18 Desember 2010 lalu telah dilakukan sosialisasi e-procurement oleh sekretariat tim pembina jasa konstruksi Kabupaten Temanggung kepada seluruh asosiasi pelaksana jasa konstruksi Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan itu dilakukan paparan tentang instansi pemerintah yang telah menggunakan perangkat lelang secara elektronik seperti Kementerian PU dengan semi eproc dan semi eproc plus serta eproc milik BPK-SDM, instansi pemerintah pusat/provinsi/kabupaten-kota dengan LPSE juga eproc milik kota Surabaya. Dari perangkan eproc yang telah dilaksanakan keseluruhannya hampir memilki kesamaan sistem hanya kendalanya biasanya terjadi pada perangkat kerasnya seperti besar kecilnya bandwidht pengguna dan browsing yang digunakan juga OS yang dipakai.
Proses pengadaan barang dan jasa memiliki 8 prinsip yang diharapkan dapat terpenuhi dan salah satunya adanya transparansi yaitu semua proses pengadaan barang dan jasa dapat dipantau oleh masyarakat secara online.
Melalui website LPSE (Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik) yang ada di setiap Kementerian dan Lembaga, masyarakat dapat melihat daftar seluruh penyedia barang dan jasa, nilai penawaran harga, dan pemenang lelang barang dan jasa di sana sehingga masyarakat secara terbuka dapat mengawasi prosesnya secara transparan.
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) juga memfasilitasi penerbitan sertifikat digital bagi auditor yang dapat mengaudit dan mengakses setiap proses pelelangan. Sebagai contoh pada proses pelelangan barang dan jasa, telah disiapkan sistem pengamanan proses pelelangan yang terintegrasi dengan sistem pengadaan secara elektronik yaitu otoritas sertifikat digital dan sistem pengamanan komunikasi dan dokumentasi.